Kebijakan
yang dilakukan pemerintah apabila APBN negara defisit yaitu menambah sisi penerimaan
atau mengurangi sisi pengeluaran.
a. Sisi penerimaan :
(1) Meminjam
dari perbankan dalam negeri. Dengan meminjam dari perbankan dalam negeri
berarti terjadi penciptaan uang, sehingga uang yang beredar dalam masyarakat
meningkat. Dampak terhadap pertambahnya penawaran uang yang tidak diimbangi
dengan jumlah barang yang diproduksi, akan mengakibatkan kenaikan harga-harga
umum atau inflasi.
(2) Meminjam
dari non perbankan dalam negeri atau masyarakat dengan cara menerbitkan
obligasi. Di satu pihak penjualan obligasi pemerintah akan menyerap uang
masyarakat dan menambah penerimaan negara. Penyerapan uang dari masyarakat
berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang akibatnya
berdampak pada penurunan harga. Akan tetapi dengan penjualan obligasi kepada
masyarakat dapat juga berakibat disamping menambah pemasukan negara, juga
mengurangi tabungan masyarakat yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk
investasi masyarakat.
(3) Meminjam
dari luar negeri.
Dengan
meminjam dari luar negeri itu kita mempunyai modal untuk mengembangkan industri
dan proyek- proyek yang produktif Sedangkan pembayaran cicilannya dapat diambil
dari perpajakan yang akan ditarik dari perusahaan-perusahaan yang telah mantap
hasil dari pinjaman sebelumnya.
(4) Meningkatkan penerimaan pajak. Dengan
meningkatkan penerimaan pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung.
(5)
Mencetak uang.
Kebijakan ini perlu diperhitungkan dengan
matang , karena jika mencetak uang berarti akan menambah uang yang beredar di
masyarakat dan itu akan berdampak pada inflasi.Apalagi apabila pengeluaran
masyarakat dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif atau tidak
efisien. Pengeluaran yang tidak efisien ini dapat dilihat dari 4 aspek,yaitu
pertama kegiatan yang saling bertentangan antara sektor negara dan swasta.
Kedua kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan, ketiga kegiatan
yang dilaksanakan dengan biaya yang lebih besar daripada manfaat yang akan
diperoleh. Keempat pengeluaran yang bertentangan dengan tujuan makro ekonomi,
misalnya penciptaan kesempatan kerja, penciptaan devisa. Negara cenderung untuk
memilih menutup defisit dengan cara meminjam ke luar negeri dibanding dengan
menambah pajak, dengan alasan : (a). dengan meminjam ke luar negeri, penerimaan
pajak bisa diprioritaskan untuk keperluan lain yang lebih produktif; (b). pemungutan
pajak sangat rendah; (c). meminjam ke luar negeri dapat meningkatkan
pembangunan sarana dan prasarana yang mempunyai dampak tumbuhnya investasi
swasta dan yang berakibat pada peningkatan penerimaan pajak.
b. Sisi pengeluaran :
(1). Mengurangi subsidi, yaitu bantuan yang diambil
dari anggaran negara untuk pengeluaran yang sifatnya membantu konsumen untuk
mengatasi tingginya harga yang tidak terjangkau oleh mereka agar tercipta
kestabilan politik dan sosial lainnya, misalnya subsidi pupuk, subsidi bahan
bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya
negara memberikan subsidi terhadap suatu barang, karena barang itu dianggap
harganya terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan daya beli masyarakat. Agar
tidak terjadi gejolak di masyarakat, maka negara mengeluarkan dana untuk mensubsidi
barang tersebut. Subsidi itu dilakukan dengan beberapa cara, misalnya :
memberikan subsidi kepada konsumen dengancara memberikan subsidi harga
barang-barang yang dikonsumsi; memberikan subsidi kepada produsen, yaitu
memberikan subsidi pada bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi barang
tersebut. Kalau pengeluaran subsidi itu dikurangi akan berakibat pada kenaikan
harga barang yang diberi subsidi itu.
(2). Penghematan
pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Penghematan
pada pengeluaran rutin dilakukan oleh departemen teknis, misalnya untuk
pengeluaran listrik, telepon, alat tulis, perjalanan dinas, rapat-rapat,
seminar, dan sebagainya tanpa mengurangi kinerja dari departemen teknis yang
bersangkutan.
(3). Menseleksi sebagian pengeluaran-pengeluaran
pembangunan. Pengeluaran pembangunan yang berupa proyek-proyek pembangunan
diseleksi menurut prioritasnya, misalnya proyek-proyek yang cepat menghasilkan.
Proyek-proyek yang menyerap biaya besar dan penyelesaiannya dalam jangkawaktu
yang lama, sementara ditunda pelaksanaannya
(4).
Mengurangi pengeluaran program-program yang tidak produktif dan tidak efisien. Program-program semacam itu adalah
program-program yang tidak mendukung pertumbuhan sektor riil, tidak mendukung
kenaikan penerimaan pajak, dan tidak mendukung kenaikan penerimaan devisa.
Pemotongan program-program ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemotongan
pengeluaran tanpa memperbaiki produktivitas program, berarti akan ada
kecenderungan akan menurunnya kualitas dan kuantitas output.
Referensi:
Boediono, Dr, Pembenahan
Institusi Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi(Keynote Speechdisampaikan pada Kongres
Ikatan alumni Australia ke-1 di Jakarta, 20 Maret 1999)
www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10710/2426/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar